Tax Planning I. Setor dan Lapor Pajak Tepat Waktu

Gambar

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang tax planner sesudah memahami dan mengerti seluruh peraturan perpajakan yang berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wajib pajak adalah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan sebelum jatuh tempo, karena hal ini dapat mengurangi biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akibat adanya sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh kantor pajak akibat keterlambatan pembaya
Batas Waktu Penyetoranran atau keterlambatan pelaporan SPT.

Sebagai bahan acuan berikut saya sampaikan daftar jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan SPT :

Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa :

No Jenis SPT Masa Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir 20 (dua puluh) hari
setelah Masa Pajak berakhir
2. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh
3. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh
4. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
5. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak
6. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh
7. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh
8. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
9. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri
10. PPh Pasal 25
11. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor -
12. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
13. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara 14 (empat belas) hari
setelah Masa Pajak berakhir
14. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa pada akhir Masa Pajak terakhir 20 (dua puluh) hari
setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
15. Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
16. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
17. PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
18. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk
19. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
20. PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak
21. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SPT Tahunan :

No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1. SPT PPh Tahunan Wajib Pajak orang pribadi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
Wajib Pajak badan 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak